Sunday, March 6, 2016

Mobil Hybrid VW Penantang Toyota Prius Lahir 2018?

Mobil Hybrid VW Penantang Toyota Prius Lahir 2018?Wolfsburg - Sebuah laporan terbaru mengabarkan, Volkswagen (VW) kini sedang memasuki tahap awal pengembangan sebuah hatchback kompak hybrid. Mobil yang siap menantang Toyota Prius dan Hyundai Ioniq itu kabarnya hadir pada 2018.

Seperti dilansir Leftlanenews, Senin (7/3/2016), mobil hybrid dari VW ini sementara ini mengusung nama XL3. Belum jelas apakah ketika diproduksi massal nanti VW akan tetap mempertahankan nama itu atau tidak.

Penantang Prius dari VW ini akan mengusung teknologi dari mobil super irit BBM, VW XL1 yang dibuat dalam jumlah terbatas. Kabarnya, styling desainnya pun mirip-mirip dengan VW XL1.

Baca juga: Mengendarai Mobil Teririt di Dunia, VW XL1

Mobil hybrid VW ini akan ditenagai oleh mesin bensin yang dikawinkan dengan sistem electric plug-in hybrid. Mesin bensinnya berupa mesin turbocharged 1.4 liter empat silinder yang mampu menyemburkan tenaga hingga 140 daya kuda. Mesin itu dipasangkan dengan motor listrik yang bisa mengembuskan tenaga sampai 35 daya kuda.

Jika rumor mengenai penantang Prius dari VW ini benar, maka diperkirakan mobil itu mulai dijual pada 2018 mendatang.
(rgr/ddn)

Toyota Resmikan Pabrik Mesin Mobil Penumpang di Karawang

Toyota Resmikan Pabrik Mesin Mobil Penumpang di KarawangKarawang - PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia membuka pabrik terbaru mereka, Plant 3 di Karawang International Industrial City, Jawa Barat. Pabrik baru tersebut fokus pada perakitan mesin untuk mobil penumpang.

Plant 3 Toyota melengkapi pabrik perakitan yang telah ada di Karawang sebelumnya, Plant 1 dan Plant 2 yang merakit mobil produksi Toyota seperti Kijang Innova, Fortuner, Vios, Etios Valco, dan Yaris. Berdiri di lahan seluas 150 hektar, Engine plant Toyota tersebut memiliki kapasitas produksi 216 ribu unit per tahun.

Managing Director Toyota Motor Corporation, Koei Saga mengatakan pendirian Plant 3 merupakan wujud dari Toyota untuk membangun industri otomot if Indonesia, khususnya peningkatan kandungan lokal.

"Toyota telah ada 45 tahun di Indonesia. Kami hari ini membuka pabrik berkelas dunia Through Line Engine Production yang pertama kali di pabrik Karawang, Indonesia," ujar Koei Saga, Senin (7/3/2016).

"Pabrik ini untuk line produksi mesin. Untuk mewujudkan komitmen kami untuk berkontribusi dalam pengembangan industri otomotif Indonesia,  melalui transfer teknologi dalam peningkatan kandungan lokal," lanjutnya.

Sementara itu, Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Masahiro Nonami mengatakan dengan kapasitas produksi 216 ribu unit mesin per tahun, produksi di Plant 3 juga dipasarkan di luar Indonesia.

"Kapasitas produksi 216.000 satu tahun, tidak hanya dinikmati indonesia, nanti akan diekspor ke luar negeri, untuk produksi engine tercanggih ini," kata Mashiro Nonami.

Sebelumnya, di plant 1 TMMIN Karawang, diproduksi Kijang Innova dan Toyota Fortuner di area selu as 100 hektar dengan kapasitas produksi 130 ribu unit per tahun. Sedangkan di plant 2, TMMIN memproduksi Etios Valco, Vios, dan Yaris dengan kapasitas produksi 120 ribu unit.




(nkn/ddn)

Tahun 2018 Kendaraan Bermotor Ditargetkan Pakai Euro4

Tahun 2018 Kendaraan Bermotor Ditargetkan Pakai Euro4Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan penerapan standar Euro 4 di kendaraan bermotor pada 2018.

Direktur Pengendalian Polusi Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dasrul Chaniago menjelaskan, target penerapan standar emisi tersebut sebagai wujud dari perkembangan teknologi.

Apalagi, Dasrul membandingkan negara-negara di wilayah ASEAN lainnya telah menerapkan standar emisi yang lebih tinggi.

Selain itu, dengan menggunakan standar emisi Euro 4 diharapkan Indonesia biasa melakukan ekspor mobil lebih tinggi dibanding sebelumnya.

"(Tahun) 2018 target kami menerapkan Euro 4. Untuk Euro 4 minimum pertama x. Kita pakai Euro 4 supaya bisa ekspor mobil. Negara-negara tetangga sudah menerapkan Euro 4. Kalau kita bertahan dengan Euro 2 kita enggak bisa ekspor," ujar Dasrul, Senin (7/3/2016).

Selain untuk keperluan ekspor, penerapan standar emisi Euro 4 bertujuan untuk mengurangi pencemaran dan menekan angka polusi di Indonesia.

"Pencemaran di perkotaan disebabkan oleh kendaraan sekitar 70-85 persen oleh kendaraan bermotor. Kerugian penyakit akibat polusi tersebut per tahun di DKI Jakarta saja bisa mencapai Rp 36,5 triliun," tandasnya.
(nkn/rgr)

Jalur Bus di London Kini Boleh Dilalui Sepeda Motor

Jalur Bus di London Kini Boleh Dilalui Sepeda MotorLondon - Berbeda dengan di Indonesia yang mengharamkan pengendara motor melintas di jalur busway, di London Inggris, kebalikannya. Kini sepeda motor di London dengan bebas bisa melaju di jalur bus.

Dilansir visordown, Senin (7/3/2016), membuka jalur bus untuk sepeda motor di Inggris bukan tanpa alasan Otolovers. London Assembly Transport Committee mengatakan semuanya dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengendara motor dari kecelakaan.

Lembaga ini mengatakan memang semua jalur bus yang ada di London kebanyakan dikelola oleh lembaga tersebut. Namun ada juga beberapa jalur bus yang dikelola pihak swasta.

Namun lembaga ini mengatakan tidak perlu bingung, karena s emua jalur bus diperbolehkan digunakan oleh sepeda motor yang disebut TfL.

Keputusan ini diambil setelah 1.200 pengendara bersama para ahli keselamatan jalan, perwakilan industri dan penyedia pelatihan. Melakukan identifikasi dan berniat untuk lebih fokus untuk lebih mengurangi tingkat kecelakaan pengendara sepeda motor.

"Boleh dibilang pengendara sepeda motor telah diabaikan dalam diskusi publik tentang keselamatan di jalan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, 36 pengendara sepeda motor tewas di jalan London tahun lalu, korban tewas itu sangat tinggi," ujar juru bicara lembaga London Assembly Transport Committee.

"Dan kecelakaan ini lebih lebih besar disebabkan oleh tabrakan, dan cedera yang mereka alami setelah berkendara sepeda motor, mengubah cara hidup mereka," tambahnya.
(lth/rgr)

Komunitas Moge Tak Ingin Anggotanya Pakai Motor 'Bodong'

Komunitas Moge Tak Ingin Anggotanya Pakai Motor Jakarta - Sudah menjadi rahasia umum bahwa motor gede (moge) di Indonesia tak sedikit yang 'bodong' alias tanpa surat-surat resmi. Pengguna moge melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Bidang Motor Besar yang berada di bawah naungan Polri pun ingin menghapus motor-motor bodong.

Ketua FKPM Bidang Motor Besar, Irianto Ibrahim yang juga sebagai Sekretaris Jenderal Motor Besar Club (MBC) Indonesia menyebut, pihaknya tidak menyarankan anggotanya memakai motor 'bodong'. Tugas FKPM adalah membina pengguna moge agar tidak melanggar hukum.

"Kami tidak sarankan pakai STNK palsu. Karena dengan tutupnya Mabua (agen pemegang merek Harley-Davidson sebelumnya) ini kan ad a kesulitan teman-teman. Mau enggak mau kita sarankan, kita bina, mereka jangan sampai melanggar hukum," kata Irianto.

Irianto mengakui tak sedikit pengguna moge yang menggunakan motor 'bodong'. Dia berharap, pemerintah Indonesia bisa memberikan solusi agar motor 'bodong' itu bisa kembali dilengkapi surat-surat resmi dan pemiliknya tetap membayar pajak sesuai aturan.

"Kami akan mengeluarkan identitas anggota FKPM bahwa itu bukan motor curian. Mungkin pemerintah akan kasih solusi. Tidak mungkin dibiarkan motor 'kosong' (motor tanpa surat-surat resmi) begitu banyak di Indonesia. Mungkin ribuan. Itu sudah rahasia umum lah. Artinya dari 15 ribu-20 ribu moge mungkin hampir separuhnya (motor bodong). Karena pajaknya enggak gampang. Kami tidak mungkin harga motor Rp 100 juta dibayar Rp 90 juta kan enggak mungkin," sebut Irianto.

"Kita enggak bisa tutup mata, ada itu (moge 'bodong'). Tapi itu harus diakomodir. Tidak hanya dari FKPM, tapi pemerintah harus b antu kami. Ya harapannya diberi kemudaham agar motor kosong juga bisa resmi. Bagaimana caranya? Ya pemerintah yang tahu itu. Dan saya guarantee, kalau memang pemerintah memberikan kesempatan ini, saya yakin ke depannya tidak akan ada masalah ini. Ini kan income juga buat negara," lanjutnya.

Menurut Irianto, dalam waktu dekat pihaknya akan berdiskusi dengan pihak Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) mengenai moge 'bodong'. Dia juga akan mendata seberapa banyak anggotanya yang menggunakan motor tanpa surat-surat resmi.

"Dalam waktu dekat ini saya akan datang ke Korlantas. Mungkin satu-dua hari ini kita koordinasi mempermasalahkan motor kosong itu. Secara organisasi, kami (FKPM) ingin mendata, seberapa banyak sih (moge tanpa surat-surat resmi). Karena di FKPM itu kan tidak hanya satu klub. Jangan sampai dibiarkan. Nah harusnya kita bikin wadah, kita arahkan, ayo dong kalian (pengguna moge) pakai motor yang bersurat. Ayo bantu pemerintah," ucapnya.

Nantinya, Irianto berharap, semua moge di Indonesia sudah dilengkapi surat-surat resmi. Dengan begitu, pengguna moge akan tetap membantu pemerintah melalui pajak.

"Semuamoge di Indonesia harus legal. Apalagi programpemrintah mengejar pajak sampai berapatriluin rupiah. Ayo kitadukug. Kitaback up itu pemerintah. Teman-teman (penggunamoge) mau banget dibantu begitu. (Penggunamoge) pasti setuju. Pasti mereka akan dukung (moge bersurat resmi)," sebutIrianto.

(rgr/ddn)

'Tidak Semua Komunitas Moge Arogan, Hanya Oknum'

Jakarta - Saat ini memang banyak yang menganggap bahwa pengguna motor gede (moge) lebih arogan di jalanan. Namun, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menilai, tidak semua pengguna moge arogan.

Kepala Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat/Kasubdit Bin Polmas Binmas Baharkam Polri, Kombes Pol M. Elia W. M. menyebut, memang dari berbagai sudut pandang masyarakat ada orang yang mengatakan komunitas moge terkesan arogan. Namun, meurut Elia, tidak semua pengguna moge arogan.

"Sebenarnya menurut saya tidak (arogan). Semuanya baik. Contoh misalkan Polisi, lembaganya baik. Yang arogansi oknumnya. Semua juga, mau TNI, Satpol PP juga begitu, semuanya baik. Yan g arogansi itu adalah oknumnya," kata Elia sebagai pembina Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Motor Besar Indonesia saat ditemui di Kantor Baharkam Polri, Jakarta, Minggu (6/3/2016).

Baca Juga: Polri Bentuk Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Bidang Motor Besar

Meski begitu, Elia mengakui, ada beberapa oknum yang dinilai arogan. Namun, oknum itu adalah kelompok minoritas.

"Kita tidak boleh menutup-tutupi dikatakan masyarakat itu ada yang arogansi. Memang ada itu oknumnya. Tapi jangan dipukul rata mayoritas. Itu (oknum arogan) kelompok minoritas. Mungkin mereka belum dilakukan pembinaan. Insya Allah dengan pembinaan ini (melalui FKPM Motor Besar Indonesia) akan lebih baik," kata Elia.

Dia menilai, oknum arog an sebenarnya tidak hanya ada di pengguna motor besar saja. "Coba kalau kita lihat di fungsi lalu lintas itu ada kesemrawutan, ada kemacetan, ada kecelakaan yang semuanya itu berangkat dari pelanggaran. Manakala pelanggaran tidak kita antisipasi maka akan menjadi kecelakaan. Bahkan korban bisa meninggal dunia," ujarnya.
(rgr/ddn)