Jokowi Mau Hapus Subsidi BBM

Jakarta - Dua Calon Presiden, baik Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo Subianto gencar melakukan sosialisasi visi dan misi program kerja mereka kepada masyarakat. Salah satu program kerja yang akan dilakukan adalah pengelolaan sektor energi.

Tim Sukses Pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla, Darmawan Prasojo mengatakan, Jokowi sudah mempunyai konsep yang matang mengelola sektor energi nasional bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

"Masalah energi sebenarnya sangat sederhana tetapi implementasinya memang yang cukup sulit," kata Darmawan di acara Polemik Masalah Energi Nasional di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (31/05/2014).

Menurut Darmawan, ada beberapa program utama di sektor energi yang akan dilakukan Jokowi bila terpilih menjadi presiden seperti :

Menghapus subsidi BBM dalam 4 tahun mendatang,
Melakukan program konversi minyak ke gas di sektor transportasi,
Membangun banyak infrastruktur pendukung produksi minyak dan gas di Indonesia.

"Gas ini energi murah tetapi sayangnya kita tidak mempunya infrastruktur yang masif di dalam negeri sehingga banyak gas kita diekspor dengan harga murah. Kemudian bagaimana cara menurunkan energi di sektor minyak, kita akan lakukan konversi dari minyak ke gas di sektor transportasi," katanya.

Tidak mau kalah dengan Jokowi-JK, Tim Sukses Prabowo-Hatta, Dradjad Wibowo juga memberikan penjelasan program kerjanya di sektor energi. Berbeda dengan Jokowi yang ingin menghapus subsidi BBM, Prabowo hanya akan mengurangi subsidi BBM khususnya untuk orang kaya dengan sistem pajak dan cukai.

"Di dalam visi misi Prabowo-Hatta, kita akan kurangi subsidi BBM khususnya untuk orang kaya melalui mekanisme pajak dan cukai. Kalau subsidi dihapus dalam waktu 4 tahun maka harga BBM premium akan menjadi Rp 10.750 atau hampir sama dengan Pertamax," kata Dradjad yang juga menanggapi program penghapusan subsidi BBM Jokowi.

Selain membatasi subsidi BBM, Prabowo juga akan menggunakan energi terbarukan seperti biomassa dan biodiesel. Penggunaan biomassa dilakukan untuk mengurangi impor elpiji yang cukup memberatkan. "Jadi 60% elpiji kita dari impor dan ini justru membebankan subsidi. Gas rumah tangga harus menggunakan biomassa dengan bahan bakar pelet dan bebas asap," kata Dradjad.

Posted in: