Ini Pendapat Menperin RI Soal Kepergian Ford

Jakarta - Produsen mobil asal Amerika Serikat, Ford Motor Company, menutup kegiatan operasi di Indonesia yang telah bergulir sejak 2002. Keputusan ini diumumkan oleh PT Ford Motor Indonesia kemarin, Senin (25/1/2016).

Menurut Menteri Perindustrian Saleh Husin, Ford terpaksa menutup kegiatan operasinya karena kalah saing dengan produsen lainnya dalam dukungan industri komponen. Sebab, Ford hadir di Indonesia tanpa dukungan pabrik komponen.

Sedangkan produsen otomotif lainnya membangun pabrik komponen.

"Sudah tentu Ford kalah bersaing karena kompetitornya memproduksi kompenen di Indonesia. Para pabrikan itu membangun industri komponen di sini karena mereka bervisi panjang, serius. Maka, ayo jadikan Indonesia jadikan basis produksi jika ingin menangi persaingan, jangan hanya menjadikan pasar saja,"  ujar Menteri  Perindustrian, Saleh Husin dalam keterangan tertulis, Selasa (26/1/2016).

Menurut Saleh, keputusan Ford itu tidak akan mengganggu laju investasi maupun industri otomotif di Indonesia. Pasalnya, selama ini Ford hanya mengimpor produk mobilnya ke Indonesia.

"Ford hanya mengimpor mobil dari pabriknya di Thailand, maka tidak akan ada dampaknya bagi industri otomotif nasional," kata Saleh.

Dia menambahkan, investasi di sektor otomotif tetap tumbuh. Salah satu buktinya adalah SAIC General Motors Wuling, perusahaan patungan produsen mobil asal China dengan General Motors, membangun pabrik mobil senilai US$ 750 juta di Karawang, Jawa Barat.

Rencananya, pabrik mobil Wuling mulai beroperasi pada 2017 nanti. Bukan itu saja, rencana penambahan investasi juga dilakukan Mitsubishi senilai Rp 6 triliun dan Is uzu sebesar Rp 3,5 triliun

"Investasi di bidang otomotif terus membaik dan tumbuh, buktinya Wuling yang bekerja sama dengan General Motors, Mitsubishi, Isuzu, Toyota dan lain-lain malah berinvestasi terus," kata Saleh.

Pemerintah Kawal Proses PHK Pekerja Ford Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan mengawal proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 35 pekerja PT Ford Motor Indonesia (FMI) yang bakal menutup operasinya di Indonesia.

Pihak manajemen FMI diminta memberikan hak-hak dasar lainnya kepada para pekerja, temasuk memberikan pesangon sesuai ketentuan.

Pihak Kemenaker juga telah berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga kerja di daerah untuk memantau perkembangan rencana PHK dan proses penyelesaiannya terhadap sekitar 2.200 karyawan dari 44 dealer resmi Ford yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hal tersebut terungkap dalam laporan Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hub ungan Industrial (P3HI), Kemenaker, Sahat Sinurat kepada Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri terkait penutupan kegiatan operasi produsen mobil asal Amerika Serikat, Ford Motor Company di Indonesia, pada Selasa (26/1/2016) kemarin petang.

"Pihak Kemenaker telah mengirimkan tim untuk berkoordinasi langsung dengan manajemen FMI yang menutup kegiatan operasi di Indonesia. Kita ingin memastikan para pekerjanya mendapatkan hak-hak dasarnya bila terjadi proses PHK," kata Direktur P3HI Kemenaker, Sahat Sinurat di Kantor Kemnaker, Jakarta pada Rabu (27/1/2016).

Sahat mengatakan dalam hasil pertemuan dengan manajemen FMI, diperoleh informasi bahwa pihak Ford akan keluar dari Indonesia dengan menutup dealer serta menghentikan kegiatan penjualan dan impor di Indonesia yang bisa berdampak kepada para pekerjanya.

"Dari hasil koordinasi, diperoleh informasi bahwa jumlah pekerja di PT FMI sebanyak 35 orang. Pihak manajemen akan bertanggung jawab untuk menyeles aikan masalah ketenagakerjaan dan hak-hak dasar bagi 35 orang pekerja FMI sesuai dengan ketentuan," kata Sahat.

Sementara itu, saat ini terdapat 44 dealer Ford di seluruh Indonesia yang mempekerjakan sekitar 50 orang pekerja per dealer sehingga total seluruh pekerja dealer sebanyak 2.200 orang pekerja. Adapun yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah pekerja dealer adalah masing masing dealernya karena pekerja tersebut merupakan karyawan dealer atau bukan pekerja FMI.

"Kita akan mendata kedudukan 44 dealer sebagai bahan untuk meminta Disnaker di daerah memantau masalah ketenagakerjaan pada dealer Ford yang ada di wilayahnya. Kita telah meminta FMI agar berkoordinasi dengan Disnaker dan melaporkan perkembangan rencana PHK penyelesaiannya," ujar Sahat.

Untuk mencegah terjadi kasus-kasus PHK lainnya, Sahat mengimbau agar para pengusaha menahan diri dan mencari solusi lain untuk menghindarkan PHK bagi para pekerjanya.

"Kami terus berkoordin asi dengan Dinas Ketenagakerjaan di daerah-daerah untuk memberikan pendapingan dan asistensi untuk menghindari PHK. Kita juga minta perusahaan tidak melakukan PHK dan mencari strategi lain sebagai upaya menyiasati rencana PHK ," kata Sahat.

Strategi yang bisa diambil perusahaan untuk menghindari PHK antara lain mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas seperti tingkat manajer dan direktur, kemudian efisiensi biaya produksi, mengurangi shift, membatasi/menghapuskan kerja lembur, dan mengurangi jam kerja.

"Kita juga mengimbau setiap pengusaha untuk mengefektifkan forum bipartit dan mengedepankan dialaog antara pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan masing-masing," kata Sahat.
(hns/rgr)

Posted in: