Pemerintah Ambil Sikap Terkait BBM Subsidi di April, Naik atau Tidak?

Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya akan dikeluarkan dua minggu lagi atau awal April 2013. Apakah pemerintah berani pilih opsi naikkan harga BBM subsidi?

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro menyebutkan ada tiga opsi yang sudah di tangan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertama adalah terkait harga BBM, kemudian bukan harga dan kombinasi dari keduanya.

"Pokoknya akan ada kebijakan dan kebijakan itu jangan dihadapkan harga atau bukan harga. Kalau menurut saya ada 3, kebijakan harga, bukan harga, kombinasi," ungkapnya saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2013)

Ia mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi keputusan nantinya. Namun, tiga opsi tersebut telah dihitung sangat matang.

"Kan saya bilang itu 3 opsi, nanti mana yang dipilih kita akan lihat. tapi kita sudah sampaikan ada 3 opsi yang memungkinkan untuk dilakukan dengan tentunya pro and cost nya ya," papar Bambang.

Terkait kombinasi, Ia enggan untuk menjelaskan lebih rinci. Ketika disinggung soal angka kenaikan Rp 1.000, Bambang tak kunjung memberikan jawaban.

"Enggak usah dibahas ya," tegasnya.

Seperti diketahui dalam APBN 2013, kuota BBM subsidi ditetapkan sebesar 46,01 juta KL dengan rincian Premium 29,20 Juta KL, Solar 15,11 juta KL dan Minyak Tanah 1,7 juta KL.

PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu badan usaha yang menyalurkan sebagian besar kuota BBM subsidi tahun 2013 memperkirakan konsumsi BBM subsidi akan melebihi dari kuota yang ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar 5,5 juta KL.

"Melihat tren peningkatan konsumsi BBM subsidi yang meningkat hingga 11% tahun ini, diperkirakan kuota BBM subsidi akan melewati kuota APBN," ucap Senior Vice Presiden Feul Marketing and Distribution PT Pertamina, Suhartoko ketika dihubungi detikFinance, Selasa (19/3/2013).

Dikatakan Suhartoko, jika tidak dilakukan berbagai upaya untuk mengerem konsumsi BBM subsidi, maka konsumsi Premium tahun ini akan melebihi kuoata sebesar 3-3,5 juta KL atau sekitar 32,7 juta KL. Sedangkan konsumsi Solar diperkirakan akan melebihi kuata sebesar 2 juta KL atau mencapai 17,11 juta KL.

Amankan BBM Subsidi, SPBU di Jabodetabek Dipasangi Alat Pendeteksi

Di sisi lain, PT Pertamina (persero) saat ini masih melakukan tender pengadaan proyek Sistem Monitoring dan Pengawasan (SMP), diharapkan awal Juli selesai dan seluruh SPBU di Jabodetabek akan dipasangi sistem IT.

"Proyek SMP sampai saat ini masih dalam tahap tender, diharapkan akhir Juli sudah selesai dan segera ditunjuk siapa pemenangnya," kata Senior Vice President Feul Marketing and Distribution PT Pertamina, Suhartoko.

Dikatakan Suhartoko, diharapkan pada awal Juli pemenang tender proyek SMP ini bisa langsung bekerja dan memasang sistem IT diseluruh SPBU di Jabodetabek.

"Awal Juli bisa langsung dipasang di seluruh Jabodetabek untuk tahap awalnya dan nantinya seluruh SPBU di Indonesia yang menjual BBM subsidi kecuali AKR," ucap Suhartoko.

Seperti diketahui sistem IT SMP ini dapat mendeteksi dan merekam konsumsi BBM subsidi setiap kendaraan per hari, per bulan dan seterusnya. SMP ini sudah dilakukan uji coba di SPBU-SPBU di Kalimantan Selatan.

Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya di DPR beberapa waktu lalu, sistem ini jika diterapkan secara nasional akan dapat menghemat atau menyelamatkan BBM subsidi dari upaya penyelewengan sebesar 1-1,5 juta KL.

Sistem ini jika diterapkan dengan sistem yang diinginkan BPH Migas yakni sistem distribusi tertutup, apabila normalnya konsumsi BBM mobil 20 liter per hari.

Apabila dalam sehari satu mobil membeli lebih dari 20 liter maka nozel di SPBU tidak akan mengeluarkan BBM bersubsidi, hanya bisa membeli BBM non subsidi.

(dru/syu)

Posted in: