Pemerintah, Mobil Hybrid Bukan Mobil Mewah

Purwakarta - Indonesia sepertinya harus berkaca kepada negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Karena kalau di sana mobil hybrid dan listrik itu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Namun sayangnya di Indonesia, mobil hybrid masih menjadi menjadi 'anak tiri'. Dengan kerap dianggap sebagai mobil mewah.

"Pajak, bea masuk dan PPnBM? Dari sisi bea masuk ini sama seperti model Jepang lainnya, hanya 10 persen. Begitu juga dengan PPnBM yang mencapai 10 persen dengan perhitungan mesin 2.0 Liter yang dibawa," ujar GM Perencanaan Produk dan Strategi Pemasaran Nissan Motor Indonesia Budi Nur Mukmin, di Purwakarta, Jabar, Rabu (11/4/2015).

"Namun pemerintah menganggap ini (mobil hybrid) itu mobil mewah, mereka merasa tidak perlu diberi insentif. Sedangkan kita menganggap ini mobil ramah lingkungan," kata Budi.

Lihat Thailand dan Malaysia, lanjut Budi. "Mereka memberi insentif bea masuk hingga 0 persen, pajak barang mewah 5 persen bahkan sempet 0 persen. Ini bisa menjadi pemicu untuk mobil listrik," ujarnya.

Sehingga Budi pun berharap, agar mobil ramah lingkungan makin marak di Indonesia. Peran pemerintah sangat berarti untuk setiap pabrikan.

"Kita butuh dari dukungan dari pemerintah. Kalau di Thailand pemerintahnya memberi insentif terlebih dahulu jika mau produksi di sana, dan mereka akan memberikan keringanan. Makanya semua mobil hybrid datang dari Thailand," tambahnya.

"Atau seperti Malaysia. Mereka memberi kemudahan terlebih dahulu dengan mengimpor mobil hybrid. Baru setelah beberapa tahun mereka memproduksinya di sana," katanya.

Budi pun menambahkan, hal ini juga berlakukan untuk negara-negara maju seperti di Eropa. Dengan pemerintah turun langsung untuk memperbanyak kendaraan ramah lingkungan.

"Kalau seandainya ada yang bilang, memberi insentif kepada mobil hybrid dan listrik itu tidak memberi masukan (pajak) kepada pemerintah. Pemerintah juga akan keluar dana yang besar untuk menanggulangi polusi udara," tambahnya.


(lth/ddn)

Posted in: