Enggan Bayar Pajak Kemacetan, Pemerintah London Gugat Diplomat Asing

London - Kota London memiliki berbagai strategi untuk menghalau kemacetan. Mulai dari meningkatkan pajak, memperketat aturan hingga meningkatkan kesediaan angkutan massal. Salah satu yang dikenakan di London adalah pajak kemacetan.

Pajak kemacetan ini mirip dengan ERP dimana kendaraan yang memasuki kawasan yang telah ditentukan oleh otoritas setempat harus membayar, bila tidak maka denda besar akan diberikan.

Nah, untuk urusan denda ini, kota London sepertinya punya masalah besar. Bukan bermasalah oleh warganya, tapi oleh para diplomat asing. Para diplomat asing dari berbagai negara ini membuat geram otoritas London karena tidak membayar 600.000 penalti dengan nilai hingga 70.068.175 pounds atau lebih dari Rp 1 triliun dalam 10 tahun terakhir.

Dan dari negara-negara yang bermasalah terkait hal ini, sekutu Inggris, Amerika Serikat ternyata adalah negara yang paling banyak berhutang pajak kemacetan karena dalam 10 tahun terakhir mereka tidak membayar 66.372 penalti dengan total 7,5 juta pounds atau sekitar Rp 111,48 miliar. Tahun lalu saja nilai denda para diplomat Amerika mencapai 1,2 juta pounds atau Rp 17,8 miliar.

Selain Amerika Serikat, Jepang dan Rusia adalah dua negara yang paling produktif menunggak pajak kemacetan. Jepang mempunyai hutang ke otoritas London sebesar 5,08 juta pounds atau Rp 75,5 miliar dan Rusia 4,95 juta pounds atau Rp 73,5 miliar.

Sementara itu, melengkapi 5 besar negara yang bermasalah dengan pajak kemacetan di London, ada Nigeria dan Jerman yang masing-masing berhutang denda sebesar 4 juta pounds atau Rp 59,4 miliar dan 3,8 juta pounds atau Rp 56,4 miliar.

Pajak kemacetan sendiri telah memberikan sekitar 110 juta pounds atau Rp 1,63 triliun per tahun kepada otoritas London. Dana besar itu didapat dari pembayaran para pengguna kendaraan sebesar 10 pounds atau Rp 148,6 ribu untuk masuk ke kawasan tertentu di London antara jam 7 pagi hingga 6 sore.

Kedutaan besar tidak mau membayar karena menganggap tarif itu adalah sebuah pajak dan diplomat tidak diwajibkan untuk membayar pajak di sebuah negara bila masih dalam misi diplomatik.

Padahal sejak diperkenalkan pada Februari 2003 pajak kemacetan telah menghasilkan lebih dari 1,2 miliar pounds yang 960 juta pounds diantaranya digunakan untuk memperbaiki jaringan bus, 102 juta pounds untuk jalan dan jembatan serta 70 juta untuk atribut dan kampanye keselamatan jalan.

Namun, otoritas London tidak mau menyerah karena besarnya angka hutang ini. Otoritas London pun bersiap untuk membawa masalah ini ke pengadilan internasional. Tapi untuk membawa masalah ini ke pengadilan, otoritas London menggu Kementerian Luar Negeri untuk membantu.

Pada tahun 2011 lalu, Walikota London, Boris Johnson bahkan sempat mengancam Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk menutup jalanan London dari dirinya ketika Obama berkunjung ke ibukota Inggris tersebut. Obama dikatakannya harus membayar 'pajak kemacetan' ketika Obama melakukan kunjungan kenegaraan di Inggris.

Walikota London tidak akan memberikan hak istimewa meski Obama adalah seorang presiden. Selain membayar pajak kemacetan tadi, Obama pun dipaksa untuk membayar biaya lain seperti parkir hingga denda karena mengebut. Namun, suara walikota London itu kalah.

"Kami dan Pemerintah Inggris sudah jelas kalau memang pajak kemacetan adalah biaya untuk pelayanan dan bukan pajak. Ini berarti diplomat tidak dibebaskan dari keharusan membayar itu," kata Direktur Transport for London John Mason seperti detikOto kutip dari Daily Mail.

"Sekitar tiga per empat dari kedutaan di London lakukan membayar biaya, tapi tetap ada minoritas yang keras kepala menolak untuk melakukannya, meskipun representasi kami sudah melalui saluran diplomatik," tambahnya lagi.


(syu/ddn)

Posted in: